PENGARUH POLITIK TERHADAP DINAMIKA UNDANGUNDANG PILKADA DI INDONESIA (Relevansi Undang-Undang Pilkada dapat diberlakukan sampai dengan masa Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024)

Abstract

Permasalahan Undang-undang Pilkada sering menjadi pangkal tolak

keributan yang akhirnya berujung pada Mahkamah Konstitusi untuk pengujian

beberapa pasal bermasalah atau bertentangan dengan UUD 1945. Belum lagi

kesempatan untuk sosialisasi yang kurang leluasa, menimbulkan ketidaktauan

masyarakat, meski dalam klausul Undang-Undang mensiratkan bahwa semua

orang dianggap tahu akan Undang-undang setelah diundangkan.

Undang-Undang yang selalu berubah, berdampak pada ketidak percayaan

publik terhadap pemerintah dan DPR selaku pembuat Undang-Undang, yang juga

berdampak pada KPU selaku penyelenggara Pilkada. Undang-Undang Pilkada

merupakan pedoman bagi penyelenggara Pemilu untuk menjalankan semua

tahapan Pilkada, yang selanjutnya menjadi rujukan dalam penyusunan Peraturan

KPU sebagai pedoman teknis. Masyarakat, khususnya pemilih akan mempelajari

tatacara Pilkada Serentak yang sudah menjadi program pemerintah.

Uji publik rancangan Undang-Undang sangat penting, untuk menjamin

aspirasi demi peningkatan kwalitas Undang-Undang Pilkada, dan menjaga

keberlangsungan Undang-Undang dalam waktu yang lama, karena hal ini akan

menunjukkan keseriusan dan keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Undang

Undang dibentuk harus merupakan implementasi yang mengakomodir

kepentingan rakyat, bukan hanya sekedar mengikuti arus dan arah politik yang

berkembang, sehingga dengan sangat mudah untuk melakukan perubahan

Undang-Undang yang baru diundangkan.