INTERAKSI PEMERINTAH DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN ANGGARAN DI KOTA MADIUN

Abstract

Permasalahan penyusunan kebijakan APBD sesungguhnya terletak pada interaksi aktor yaitu pemerintah daerah dan legislatif di mana masing - masing memiliki kewenangan yang pada akhirnya mempengaruhi proses penetapan kebijakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme pola hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam proses perumusan kebijakan penganggaran (APBD) serta sikap dan perilaku aktor yang terjadi di dalam proses pembahasan anggaran APBD 2014. Untuk mencapai tujuan itu maka digunakan metode deskriptif kualitatif dengan dasar studi kasus di Kota Madiun. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif untuk mendapatkan gambaran bentuk dan tipe interaksi antara aktor dalam proses penyusunan kebijakan APBD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola interaksi Pemerintah Daerah dengan DPRD di Kota Madiun dalam proses penyusunan kebijakan penganggaran (RAPBD) cenderung terbagi pada tiga bentuk yaitu akomodasi, dominasi dan kompromi. Interaksi pada tahapan perumusan KUA dan PPA cenderung lebih dominatif dari pihak Pemda, sementara pada tahapan pembahasan RAPBD cenderung lebih dominatif dari pihak DPRD. Pada sisi lain interaksi kompromistik lebih banyak terjadi pada saat pembahasan akhir anggaran yang dibahas pada masing-masing SKPD yang ada. Perilaku aktor dalam proses penyusunan kebijakan APBD secara langsung memberikan implikasi terhadap proses perumusan APBD yang dilakukan. Kecenderungan perilaku antara pihak yang terlibat dalam pembahasannya relatif sesuai dengan komposisi fungsi dan kewenangan yang dimiliki masing-masing. Pemerintah Daerah pada umumnya lebih bersifat koersif pada saat pembahasan KUA dan PPA yang masing-masing SKPD memiliki otoritas penyusunannya. Sementara itu, perilaku opensif lebih terbuka dalam proses berdiskusi dan berdialog bersama dengan pihak DPRD untuk membahas RAPBD yang diusulkan.